RSS Feed
Twitter
GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) - DPRD Gunungkidul menyetujui penambahan CPNS 2010 sebanyak 27 formasi dari 125 formasi yang direncanakan. Pengajuan penambahan CPNS ini dulakukan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan tenaga teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang secara keseluruhan berjumlah 27 formasi.
"Kami saat ini butuh analisa jabatan yang komprehensif bukan hanya sebatas rasio jumlah pegawai antara yang pensiun dengan yang akan diangkat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul, Supriyo Hermanto di Wonosari, Kamis (23/9).
Dia mengatakan, Pemkab Gunungkidul diminta untuk memberikan rasio jumlah pegawai (RJP), analisa beban kerja (ABK) dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sebagai syarat untuk melakukan penambahan CPNS. "Syarat tersebut kami minta bukan untuk dijadikan bahan dasar analisa anggaran kedepannya, jadi ya harus mendetail," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Gunungkidul, Heri Nugraha, mengatakan dengan adanya penambahan formasi CPNS tersebut harus dapat dibuktikan dengan perbaikan pelayanan publik.
"Kami akan melakukan pengawasan secara intensif apakah dengan adanya penambahan tenaga SIAK tersebut dapat memperbaiki pelayanan publik khususnya proses pembuatan KPT dan KK di setiap kecamatan," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Gunung Kidul, Arif Setiadi, mengatakan alokasi dana yang sebelumnya diajukan untuk biaya seleksi CPNS dan dinayatakan ada pengurangan Rp100 juta untuk dapat ditambahkan pada bantuan kesehatan keluarga miskin.
"Bantuan sosial dari semula yang direncanakan untuk biaya kesehatan keluarga miskin sebesar Rp700 juta agar ditambah menjadi Rp800 juta dari penghematan yang diperoleh dari pengurangan biaya seleksi penambahan CPNS sebesar Rp100 juta," katanya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Handayani DPRD Gunung Kidul, F. Andriyani, mengatakan penambahan formasi pegawai harus dipenuhi oleh putra daerah. "CPNS yang akan diterima nantinya bekerja di kecamatan-kecamatan di seluruh Gunung Kidul maka persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dan kami harap tidak ditawar lagi adalah harus diisi dengan yang benar-benar putra daerah," katanya. (Ant/Van)
Sumber : www.krjogja.com
"Kami saat ini butuh analisa jabatan yang komprehensif bukan hanya sebatas rasio jumlah pegawai antara yang pensiun dengan yang akan diangkat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul, Supriyo Hermanto di Wonosari, Kamis (23/9).
Dia mengatakan, Pemkab Gunungkidul diminta untuk memberikan rasio jumlah pegawai (RJP), analisa beban kerja (ABK) dan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sebagai syarat untuk melakukan penambahan CPNS. "Syarat tersebut kami minta bukan untuk dijadikan bahan dasar analisa anggaran kedepannya, jadi ya harus mendetail," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golongan Karya DPRD Gunungkidul, Heri Nugraha, mengatakan dengan adanya penambahan formasi CPNS tersebut harus dapat dibuktikan dengan perbaikan pelayanan publik.
"Kami akan melakukan pengawasan secara intensif apakah dengan adanya penambahan tenaga SIAK tersebut dapat memperbaiki pelayanan publik khususnya proses pembuatan KPT dan KK di setiap kecamatan," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Gunung Kidul, Arif Setiadi, mengatakan alokasi dana yang sebelumnya diajukan untuk biaya seleksi CPNS dan dinayatakan ada pengurangan Rp100 juta untuk dapat ditambahkan pada bantuan kesehatan keluarga miskin.
"Bantuan sosial dari semula yang direncanakan untuk biaya kesehatan keluarga miskin sebesar Rp700 juta agar ditambah menjadi Rp800 juta dari penghematan yang diperoleh dari pengurangan biaya seleksi penambahan CPNS sebesar Rp100 juta," katanya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi Handayani DPRD Gunung Kidul, F. Andriyani, mengatakan penambahan formasi pegawai harus dipenuhi oleh putra daerah. "CPNS yang akan diterima nantinya bekerja di kecamatan-kecamatan di seluruh Gunung Kidul maka persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dan kami harap tidak ditawar lagi adalah harus diisi dengan yang benar-benar putra daerah," katanya. (Ant/Van)
Sumber : www.krjogja.com
0 comments:
Post a Comment